PURNA DEWAN KERJA CABANG MUARO JAMBI

PURNA DEWAN KERJA  CABANG

MUARO JAMBI 

MASA BAKTI 2012 - 2017

DKC Muaro Jambi Masa Bakti 2012-2017

Dewan Kerja Cabang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat DKC adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan ditingkat Kwartir Cabang yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir Cabang , berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir Cabang  yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartir Cabangnya.

Dewan Kerja Cabang Muaro Jambi Masa Bakti 2012 - 2017

dipimpin seorang ketua yaitu kak Marwan Effendi dan wakil ketua kak uchy
dewan kerja cabang muaro jambi selama masa baktinya telah dilakukan upgrading kepengurusan karena beberapa anggota dewan kerja cabang muaro jambi sebelumnya tidak dapat melanjutkan tugasnya disebabkan berhalangan tetap.

   

Foto Kebersamaan Dewan Kerja Cabang Muaro Jambi PAW masa bakti 2012-2017 

Keluarga besar DKC muaro Jambi masa bhakti 2012 - 2017😁😁, tetap jadi keluarga di manapun berada, walaupun sebentar lagi masa bhakti berakhir.

Dan untuk kakak yang mau bergabung di masa bakti selanjutnya, persiapkan diri, ☺☺

semogga di Dewan Kerja Cabang Selanjutnya dapat lebih baik dan lebih maju untuk pramuka di muaro jambi

PURNA DEWAN KERJA CABANG

MUARO JAMBI

MASA BAKTI 2012 - 2017 

MAKNA WARNA DAN ARTI LAMBANG AMBALAN

Logo Ambalan Sulthan Thaha Saifudin & Putri Mayang mangurai ini dibuat pada tanggal 06 Mei 2011 setelah hampir 1 tahun setelah ambalan ini berdiri baru tercetuslah sebuah logo ambalan untuk melambangkan jati diri dari pramuka yang berpangkalan di smk negeri 6 muaro jambi lambang ambalan ini sudah 3 kali revisi untuk diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi,,,, semogga dengan logo ambalan ini bisa menjadi motivasi para anggota yang berpangkalan di smk negri 6 muaro jambi untuk lebih giat lagi latihan pramuka,dan ini saya coba jabarkan akan makna bentuk dan warna dari logo ambalan kita ini mohon kiranya jika ada yang kurang berkenan ataupun ada masukkan yang positif saya akan terima.

MAKNA WARNA DAN ARTI LAMBANG AMBALAN SULTHAN THAHA SAIFUDIN DAN PUTRI MAYANG MANGURAI PANGKALAN SMK NEGERI 6 MUARO JAMBI

1) Lambang Bintang : bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur (cahaya). Bintangnya memiliki 5 sudut maksudnya ada 5 keyakinan kepercayaan yg dianut oleh anggota pramuka di indonesia. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. 

2) Rumah adat jambi yang berwarna merah dan biru dengan bingkai hitam pekat melambangkan bahwa tujuan pembinaan generasi muda dan dilingkari dengan nilai adat yang hidup berada dalam masyarakat jambi

3) Silhoute 2 tunas kelapa yang berwarna hitam pekat : melambangkan setiap anggota pramuka mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban , keseimbangan antara dunia dan akhirat, di dalam pramuka juga di kenal dengan adanya satuan terpisah antara pramuka putra dan pramuka putri serta mempererat persahabatn antara sesama anggota pramuka

4) Gambar Candi : merupakan melambangkan sebuah warisan,situs ataupun peninggalan yg bersejarah sebagai seorang pramuka kita mesti untuk menjaga dan melestarikannya karna candi muaro jambi merupakan salah satu situs yang menjadi wisata kebanggaan kita khusunya provinsi jambi

5)  Lingkaran berwarna kuning yang di padukan dengan  warna putih melambangkan bahwa seorang anggota pramuka penegak  mempunyai tujuan dapat menjadi pemimpin yang suci dalam pikiran, perkataan,perbutan yang berani,disiplin,dan penuh dengan tanggung jawab.

6)  Lingkaran berbentuk tali berwarna hitam melambangkan sebagai seorang pramuka selalu menjunjung tinggi solidaritas,persatuan,kerja sama,gotong royong bahu membahu,untuk mencapai satu tujuan yg sama

7)  Warna merah dan putih : merupakan melambangkan bendera kebangsaan negara republik indonesia dan warna merah melambangkan kesan energi,kekuatan,keberanian,perjuangan sedangkan warna putih melambangkan kedamaian,kesucian,kesederhanaan sebagai seorang pramuka mempunyai jiwa yg berani dan niat yg suci untuk menjadi pramuka yang sejati,

8)  Tulisan SMK Negeri 6 Muaro Jambi berwarna biru yaitu tempat atau pangkalan dimana anggota gerakan pramuka ini latihan dan mencari ilmu tentang pramuka dan tulisan SMKN 6 muaro jambi yg dipadukan warna biru melambangkan kebijakan,dinamis,tenang,kreativitas,kedamaian,loyalitas,

9)  Tulisan muaro jambi bahwa gerakan pramuka SMK Negeri 6 Muaro Jambi berada di kawasan kwartir cabang muaro jambi

10) Tulisan Sulthan Thaha Saifudin & Putri Mayang Mangurai : merupakan nama dari ambalan yg berpangkalan di SMK Negeri 6 Muaro Jambi, Sulthan Thaha Saifudin & Putri Mayang Mangurai Merupakan Tokoh pahlawan yang ada di provinsi jambi yang memberikan motivasi ambalan ini didirikan dan memberi nama sulthan thaha saifudin & Putri Mayang Mangurai agar semangat yang ada dalam 2 tokoh pahlawan jambi ini bisa menjadi contoh dan suri tauladan yang dapat diterapkan oleh seluruh anggota pramuka yang berpangkalan di SMK Negeri 6 Muaro Jambi

pencetus logo ambalan smk negri 6 muaro jambi

nama     : Sulistiyono

No.KTA : 060907001001355

TTL      : Pasaman,02 Mei 1992

Jabatan:

·         purna dari ambalan SMKN 6 Muaro Jambi

·         purna Dewan Kerja Ranting Bahar Utara

·         Dewan Kerja Cabang Muaro Jambi masa Bakti 2012 - 2017

Logo di buat menggunakan aplikasi Corel Draw X5.

Contoh Model Pionering Menara Pandang

gambar pionering

Contoh model pionering menara pandang yang disajikan lengkap dengan gambar dan foto ini adalah model-model pembuatan pionering khusus untuk menara pandang. Contoh ini tentunya dapat dijadikan inspirasi bagi para pramuka dalam membuat pionering. Di samping pionering model menara pandang, tentu ada model-model pionering lainnya seperti pionering tiang bendera, jembatan, gapura (pintu gerbang) dan berbagai jenis lainnya. Tetapi dalam postingan teknik kepramukaan kali ini dikhususkan membahas mengenai menara pandang.

Pionering sendiri diambil dari kata pionir yang mempunyai arti “penganjur; pelopor; perintis jalan; pembuka jalan:” (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Atau diambil dari bahasa Inggris ‘pioneering’ yang berarti ‘kepeloporan’. Dalam kepramukaan pionering merupakan keterampilan dalam pembuatan bangunan darurat dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Jenis bangunan yang dibuat semisal menara pandang atau menara jaga, tiang bendera, gapura atau pintu gerbang, jembatan, dan aneka perabotan perkemahan semacam meja makan, rak sepatu, dan lain-lain. Bahan yang digunakan untuk membuatnya biasanya terbatas pada kayu dan tali. Karena itu dalam pembuatan pionering sangat diperlukan penguasaan terhadap materi tali-temali termasuk aneka simpul dan ikatan.

Gambar Pionering Menara Pandang

Pada kesempatan kali ini akan diberikan contoh berbagai model bangunan menara pandang, menara pantau, atau menara jaga dengan teknik pionering.

• Menara pandang segitiga

• Menara pandang dua segitiga bersilangan

• Menara pandang dua segitiga terbalik

• Menara pandang dua kaki

• Menara pandang segiempat segitiga

• Menara pandang segiempat persegi

• Menara pandang segi empat enam kaki

Persiapan Membuat Pionering Menara

Dalam membuat pionering menara perlu perispan yang mantang. Apalagi jika membuatnya dalam ukuran yang sebenarnya yang sangat memperhatikan tingkat keamanan baik bagi pembuat, pemakai, maupun orang lain di sekitarnya. Penggunaan ikatan dan simpul pun harus tepat. Bagian mana yang harus mengunakan ikatan kaki tiga, iktan canggah, ikatan palang, ataupun ikatan silang. Pun pemilihan simpul seperti simpul mati, simpul pangkal, cara menyambung tali, dan lain sebagainya.

Dalam kepramukaan, baik latihan maupun lomba, terkadang peserta didik diberikan tugas untuk membuat pionering bukan dalam ukuran yang sebenarnya. Melainkan dalam ukuran yang lebih kecil atau biasa dinamakan maket pionering. Dalam pembuatan maket pionering selain memperhatikan ketepatan dalam penggunaan simpul dan iktan juga harus memperhatikan aspek realitas. Artinya, maket pionering yang dibuat tersebut bisa terwujud dan berdiri kokoh seumpama dibuat dalam ukuran yang sebenarnya.

Terakhir, gambar-gambar pionering di atas hanyalah sekedar contoh. Karena itu pramuka yang ingin membuat pionering (maket ataupun ukuran sebenarnya) dituntut kreatifitasnya untuk membuat model-model yang lebih baik.

Sampai Jumpa di materi online selanjutnya rekan-rekan pramuka bahar utara....
Reverinsi http://pramukaria.blogspot.com www.google.com

Sejarah Kepramukaan

GERAKAN PRAMUKA INDONESIA (The Indonesia Scout Movement)

Sejarah Kepramukaan

Scouting yang di kenal di Indonesia dikenal dengan istilah Kepramukaan, dikembangkan oleh Lord Baden Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan, beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di pulau Brownsea selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Brownsea ditulis dalam buku yang berjudul “Scouting for Boy”.

Melalui buku “Scouting for Boy” itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950-1960 organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya, bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik, tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan.

Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan jaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan Bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan Bangsa.

Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS, untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara.

Lambang Pramuka

Oleh karena itu beliau menyatakan pembubaran organsiasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama GERAKAN PRAMUKA yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indoneisa. Gerakan Pramuka dengan lambang TUNAS KELAPA di bentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961.

Meskipun Gearakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugrahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka.

Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda, akibatnya pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut maka pada peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 Tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA.

http://www.pramuka.or.id 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 214  TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang	:	a.	bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wadah pengembangan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, berkedudukan sebagai bagian dari kwartir yang mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ;
		b.	bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 perlu disempurnakan, sesuai perkembangan Gerakan Pramuka saat ini dan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
		c.	bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusannya
Mengingat	:	1.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
		2.	Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Meknisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
		3.	Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003, tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

Memperhatikan      : Saran Pimpinan, Andalan dan Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:
Pertama	:		Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Kedua	:		Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga	:		Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka, untuk melaksanakan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ini.
Keempat	:		Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

                                                                                    Ditetapkan        : di Jakarta

                                                                                    Pada tanggal     :         Agustus 2007

                                                                                    Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

                                                                                    Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 214  TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Umum

a.       Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan di luar Gerakan Pramuka.

b.      Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Kerja                 Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega disetiap jajaran Kwartir.

2.      Dasar

a.       Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

b.      Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 2005 tentang              Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

c.       Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang                  Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

d.      Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2004-2009.

3.      Ruang Lingkup dan Tata Urut

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan                 Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan tata urut sebagai berikut :

a.       Pendahuluan

b.      Maksud dan Tujuan

c.       Tugas Pokok, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab

d.      Organisasi dan Masa Bakti

e.       Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja

f.        Administrasi dan Keuangan

g.       Keanggotaan

h.       Kepengurusan

i.         Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang

j.        Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera

k.      Formatur

l.         Sidang Paripurna dan Rapat-rapat

m.     Penutup

4.      Pengertian dan Kedudukan

a.        Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan ditingkat Kwartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

b.       Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan didalam Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan dan kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya didalam Dewan Kerja   dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

5.      Maksud

Dewan Kerja dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka.

6.      Tujuan

Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI,

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

7.      Tugas Pokok

Tugas Pokok Dewan Kerja adalah :

a.       Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan rencana kerja Kwartirnya.

b.      Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.

c.       Mendukung Dewan Kerja dan wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif.

d.      Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera       di tingkat Kwartirnya.

8.      Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dewan Kerja berfungsi sebagai :

a.    Pelaksana rencana kerja Kwartir tentang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

b.    Pengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.

c.    Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan Kwartir.

d.   Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwartir serta memberikan sumbangan pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada khususnya dan Gerakan Pramuka pada umumnya.

9.      Tanggung Jawab

Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dari Kwartir, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada Kwartirnya.

BAB IV

ORGANISASI DAN MASA BAKTI

10.  Struktur Organisasi

a.       Di tingkat Kwartir Nasional dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan                       Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.

b.      Di tingkat Kwartir Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.

c.       Di tingkat Kwartir Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.

d.      Di tingkat Kwartir Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.

11.  Masa Bakti

a.       Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.

b.      Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.

c.         Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang baru oleh surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus Dewan Kerja lama tetap melaksanakan tugasnya.

BAB V

WILAYAH KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

13.  Wilayah Kerja

a.       Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.

b.      Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.

14.  Hubungan Kerja

a.       Hubungan Kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.

b.      Hubungan kerja dengan Kwartir

Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai badan kelengkapan Kwartir adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokoknya.

c.       Hubungan antar Dewan Kerja

1)      Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan jajaran dari jajaran yang lebih bawah keatas adalah koordinasi, konsultasi dan pelaporan.

2)      Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah hubungan koordinasi, informasi dan kerjasama.

d.      Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka

1)      Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka.

2)      Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

15.  Administrasi

a.       Sebagai badan kelengkapan Kwartir, maka sistem adminsitrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi Kwartirnya.

b.      Sistem administrasi internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Kerja, meliputi :

1)      Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan                Pramuka Pandega.

2)      Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan Kwartirnya.

16.   Keuangan

a.       Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

b.      Sumber Keuangan :

1)      Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari :

(a)     Kwartir

(b)     Iuran peserta kegiatan

(c)     Usaha dana Dewan Kerja

2)      Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan Kwartir

c.       Pengelolaan

1)      Dana yang digunakan untuk kegiatan Dewan Kerja dikelola oleh Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di Kwartirnya.

2)      Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.

d.      Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada Kwartir.

e.       Hal- hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.

BAB VII

KEANGGOTAAN

17.  Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja.

18.  Persyaratan

a.       Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota                        Dewan Kerja.

b.      Persyaratan terdiri atas:

1)      Umum

(a)    Anggota aktif di Gugusdepannya.

(b)   Belum menikah.

(c)    Minimal telah menjadi Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega

2)      Khusus

Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Musppanitera, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

19.  Pemilihan dan Pengangkatan Anggota

a.       Pemilihan anggota

1)      Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Kerja.

2)      Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui:

(a)    Formatur.

(b)   Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja, sedangkan anggota Dewan Kerja lainnya dipilih oleh formatur.

(c)    Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja dilakukan secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui Musppanitera

3)      Pengangkatan anggota disahkan dengan keputusan Kwartir atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan

b.      Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir

20.  Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota

a.       Penggantian Ketua

Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Kerja:

1)       Menikah

2)       Meninggal Dunia

3)       Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Kerja

       Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir

4)         Mengajukan permintaan sendiri

5)         Telah melewati batas usia Pramuka Pandega

6)         Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka

7)         Diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Dewan Kerja yang harusnya hadir pada saat Musppanitera, kecuali Dewan Kerja Ranting, diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Ambalan dan Racana yang harusnya hadir pada saat Musppanitera Ranting.

8)         Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir

9)         Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.

b.      Mutasi Anggota

1)         Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

2)         Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota.

3)         Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.

4)         Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan keputusan Kwartir.

21.  Pemberhentian anggota

a.       Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.

b.      Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Kerja :

1)      Menikah.

2)      Meninggal dunia.

3)      Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja.

Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.

4)      Mengajukan permintaan sendiri.

5)      Telah melewati batas usia Pramuka Pandega

6)      Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.

c.       Jenis pemberhentian anggota terdiri atas :

1)      Pemberhentian dengan hormat.

2)      Pemberhentian dengan tidak hormat.

d.      Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan ketentuan Pasal 21 b. (1), Pasal 21 b. (2) dan Pasal. 21 b. (3) Pasal 21 b.( 4) dan Pasal 21 b. (5).

e.       Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pasal. 21 b. (6) setelah melalui Dewan Kehormatan.

f.        Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.

g.       Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

22.  Penggantian Anggota

a.       Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Kerja yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.

b.      Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.

c.       Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

23.  Hak dan Kewajiban Anggota

a.       Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b.      Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

24.  Pengurus

a.       Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa Orang anggota.

b.      Apabila Ketua dijabat oleh Pramuka Penegak/Pandega Putera, maka Wakil Ketua dijabat Pramuka Penegak/Pramuka Pandega Puteri, dan sebaliknya

c.       Komposisi pengurus dalam Dewan Kerja disusun dengan memperhatikan perbandingan antara putera dan puteri serta perbandingan antara Pramuka Penegak dan  Pramuka Pandega.

d.      Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan keputusan Musppanitera dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.

e.       Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

25.  Pembidangan

a.       Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b.      Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut :

1)      Bidang Kajian Kepramukaan

2)      Bidang Kegiatan Kepramukaan

3)      Bidang Pengabdian Masyarakat

4)      Bidang Evaluasi dan Pengembangan

5)       

BAB IX

PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG

26.  Pembagian Tugas

a.       Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja.

b.      Pembagian tugas diatur sebagai berikut :

1)      Ketua

(a)    Memimpin dan mengelola Dewan Kerja

(b)   Bersama dengan seluruh Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

(c)    Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan  Pramuka Pandega Kwartirnya

2)      Wakil Ketua

(a)    Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya

(b)   Mewakili Ketua apabila berhalangan

(c)    Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya.

3)      Sekretaris

(a)    Melaksanakan mekanisme administrasi kesekretariatan yang berkenaan dengan Dewan Kerja.

(b)   Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

4)      Bendahara

(a)    Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja

(b)   Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris berhalangan.

5)      Ketua Bidang

Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

6)      Anggota Bidang

(a)    Melaksanakan tugas bidang

(b)   Bersama-sama dengan Ketua Bidang merumuskan kebijaksanaan bidang.

27.  Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka, anggota Dewan Kerja menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka di Kwartirnya.

28.  Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

29.  Fungsi Bidang

Fungsi Bidang diatur sebagai berikut :

1)      Bidang Kajian Kepramukaan

(a)    Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega secara konsepsional.

(b)   Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kwartir maupun wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

2)      Bidang Kegiatan Kepramukaan

(a)    Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

(b)   Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepramukaan.

3)      Bidang Pengabdian Masyarakat

(a)    Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka.

(b)   Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka.

4)      Bidang Evaluasi dan Pengembangan

(a)    Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

(b)   Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan.

30.  Mekanisme Bidang

a.       Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidangnya.

b.      Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh dewan kerja yang bersangkutan.

31.  Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja, Sangga Kerja/panitia pelaksana dan Unit Kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertindak sebagai suatu pelaksana kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.

BAB X

MUSYAWARAH PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

PUTERI PUTERA

32.  Pengertian

a.       Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera yang disingkat Musppanitera adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kwartirnya.

b.      Hasil Musppanitera merupakan bagian dari rencana kerja Kwartir.

33.  Jenis Musppanitera

a.       Musppanitera

Musppanitera  adalah Musppanitera yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhi kuorum dan tepat waktu.

b.      Musppanitera Luar Biasa

1)      Musppanitera luar biasa adalah Musppanitera yang diselenggarakan antara dua Musppanitera karena ada hal-hal yang bersifat khusus.

2)      Musppanitera Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Kerja bersangkutan atau usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah utusan yang seharusnya hadir.

34.  Pelaksanaan Musppanitera berdasarkan Keputusan Kwartir.

35.  Tingkat dan waktu Pelaksanaan

a.       Di tingkat Kwartir Nasional diselenggarakan Musppanitera Tingkat Nasional selanjutnya disebut Musppanitera Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

b.      Di tingkat Kwartir Daerah diselenggarakan Musppanitera Tingkat Daerah selanjutnya

disebut Musppanitera Daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

c.       Di tingkat Kwartir Cabang diselenggarakan Musppanitera Tingkat Cabang selanjutnya disebut Musppanitera Cabang yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

d.      Di tingkat Kwartir Ranting diselenggarakan Musppanitera Tingkat Ranting selanjutnya disebut Musppanitera Ranting yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

36.  Penyelenggara

a.       Penyelenggara adalah Dewan Kerja yang bersangkutan.

b.      Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Musppanitera diatur oleh penyelenggara dengan persetujuan Kwartir.

37.  Peserta

a.       Peserta adalah utusan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti Musppanitera.

b.      Peserta Musppanitera Nasional adalah :

1)      Anggota Dewan Kerja Nasional

2)      Utusan Dewan Kerja Daerah

c.       Peserta Musppanitera Daerah adalah :

1)      Anggota Dewan Kerja Daerah

2)      Utusan Dewan Kerja Cabang

d.      Peserta Musppanitera Cabang adalah :

1)      Anggota Dewan Kerja Cabang

2)      Utusan Dewan Kerja Ranting

e.       Peserta Musppanitera Ranting adalah :

1)      Anggota Dewan Kerja Ranting

2)      Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.

f.        Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka  utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Musppanitera Cabang.

38.  Utusan dan Mandat

a.       Utusan

1)      Utusan adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.

2)      Jumlah dan persyaratan lain yang berkenaan dengan utusan, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja penyelenggara.

b.      Mandat

1)      Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh Kwartir kepada utusannya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2)      Mandat bagi utusan Dewan Kerja diberikan oleh Kwartirnya atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan

3)      Mandat bagi utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana diberikan oleh Pembina Gugusdepan atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.

4)      Mandat untuk Musppanitera Cabang bagi yang tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, mandat bagi yang mewakili Dewan Kerja Ranting tersebut diperoleh dari Kwartir Rantingnya.

39.  Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih

a.       Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing utusan untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan, , dengan setiap kwartir berhak atas satu suara.

b.      Khusus di tingkat kwartir ranting  utusan pramuka penegak dan pramuka pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi pramuka T/D di Ambalan dan Racana masing-masing.

c.       Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat.

d.      Hak pilih adalah hak yang dimiliki utusan untuk dipilih dan memilih

e.       Hal- hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam pengambilan keputusan secara bersama diatur lebih lanjut dalam Musppanitera

40.  Pimpinan Musppanitera

a.       Musppanitera dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari peserta Musppanitera melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Kerja penyelenggara, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

b.      Unsur Presidium terdiri atas :

1)      Satu orang dari unsur Dewan Kerja penyelenggara yang mendapat mandat dari Ketua Dewan Kerja penyelenggara.

2)      Dua orang dari dua unsur utusan yang berlainan yang dipilih oleh peserta Musppanitera.

c.       Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium

d.      Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib Musppanitera

41.  Penasehat Musppanitera           

a.       Penasehat Musppanitera adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasehat, petunjuk dan saran kepada Musppanitera untuk dijadikan bahan pertimbangan

b.      Penasehat Musppanitera adalah unsur Andalan yang mendapat mandat dari Kwartirnya.

c.       Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musppanitera diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

42.  Nara Sumber

Bila dianggap perlu, Musppanitera dapat mengundang narasumber dari kalangan di dalam atau  luar Gerakan Pramuka atau Dewan Kerja setingkat diatasnya.

43.  Acara Musppanitera

a.       Acara Musppanitera adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai materi pembahasan dalam suatu Musppanitera.

b.      Pada acara Musppanitera atau Musppanitera luar biasa sekurang-kurangnya harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1)      Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana kerja selama masa bakti.

2)      Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah selama               masa bakti.

3)      Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Kwartir dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya.

4)      Pemilihan anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.

c.       Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

44.  Pengambilan Keputusan

a.       Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musppanitera sehingga didapat putusan akhir.

b.      Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat.

c.       Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

BAB XI

FORMATUR

45.  Pengertian.

a.       Formatur adalah peserta Musppanitera yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih anggota Dewan Kerja.

b.      Formatur dipilih dalam Musppanitera.

46.  Tugas dan Masa Tugas

a.       Formatur bertugas untuk :

1)      Memilih anggota Dewan Kerja.

2)      Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan Kerja.

b.      Masa tugas formatur selama 1 (satu) bulan sejak Musppanitera berakhir.

c.       Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

47.  Keanggotaan Formatur

a.       Anggota Formatur terdiri atas unsur:

1)      Dewan Kerja Penyelenggara.

2)      Peserta Musppanitera.

3)      Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Kerja terpilih menjadi Ketua Tim Formatur.

b.      Anggota formatur berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan secara keseluruhan berjumlah ganjil, yang mewakili wilayah secara berimbang.

c.       Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Musppanitera.

d.      Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Kwartir.

48.  Penasehat Formatur

a.       Penasehat Formatur adalah andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.

b.      Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan pendapat kepada formatur.

c.       Penasehat formatur tidak memiliki hak suara.

d.      Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

BAB XII

SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT

49.  Sidang Paripurna

a.       Pengertian

Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega merupakan pertemuan berkala yang dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

b.      Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

c.       Peserta Sidang Paripurna

1)      Peserta Sidang Paripurna terdiri atas :

(a)    Anggota Dewan Kerja Penyelenggara.

(b)   Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Kwartir penyelenggara dan mendapat mandat dari Kwartirnya.

(c)    Khusus untuk Sidang Paripurna Ranting :

(1). Anggota Dewan Kerja Ranting

(2). Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang mendapat mandat dari Gugusdepannya atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana

(d)   Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka  utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Sidang Paripurna Cabang dengan mendapat mandat dari Kwartir Ranting.

2) Penasehat Sidang Paripurna

a)      Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi petunjuk dan  saran kepada Sidang Paripurna.

b)      Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.

c)      Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

50.  Rapat-rapat

a.       Pengertian

Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b.      Jenis Rapat

1)      Rapat Pleno

Rapat pleno merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Kerja dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja.

2)      Rapat Pimpinan

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Dewan Kerja untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dalam rapat pleno.

3)      Rapat Bidang

Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja sesuai dengan bidangnya.

4)      Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas pokoknya,.baik dengan pihak kwartir maupun di luar Gerakan Pramuka

c.       Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat, selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Kerja.

BAB XIII

PENUTUP

51.  Masa Peralihan

Seluruh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaraan ini.

52.  Lain-lain

Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

   

  

               Jakarta,  30  September 2007

               Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

                         

                Prof. DR.dr. H. Azrul Azwar, MPH